Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Belum Terima Surat Perombakan Pimpinan Fraksi Golkar

Kompas.com - 07/01/2016, 01:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat perombakan pimpinan Fraksi Partai Golkar.

"Saya baru pulang dari luar (negeri), belum terima soal itu," kata Fadli Zon seusai melayat mendiang ibu dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung di rumah duka bilangan Cipete, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Fadli akan mengecek keberadaan surat tersebut sebelum membahasnya dengan pimpinan lain. Ia menyatakan bahwa pimpinan DPR tidak akan ikut campur dalam polemik internal partai politik seperti dialami oleh Golkar saat ini.

"Kalau partai politik rusak akan merusak demokrasi bangsa ini," katanya.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto menandatangani sendiri penunjukan dirinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Ia telah menulis surat tentang pergantian pimpinan fraksi yang ditujukan kepada pimpinan DPR tertanggal 4 Januari 2016.

Surat itu dilampiri dengan Surat Keputusan DPP Golkar Nomor KEP-68/DPP/GOLKAR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Selain Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar untuk menggantikan Ade Komarudin, terdapat tiga nama lain yang tercantum dalam surat tersebut.

Azis Syamsuddin ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi menggantikan Bambang Soesatyo. Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran menggantikan Ahmadi Noor Supit.

Adapun Robert Joppy Kardinal diputuskan tetap menjabat sebagai Bendahara Fraksi. (Valdy Arief/Tribunnews)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com