JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menilai, keinginan pengurus hasil Munas Bali untuk mendukung pemerintah merupakan upaya untuk mendapatkan imbalan keuntungan.
Menurut Agung, kubu yang dipimpin Aburizal Bakrie berupaya mendapatkan pengesahan kepengurusan.
"Hati-hati pemerintah terhadap tawaran-tawaran seperti itu. Dukungan jangan di-bargain dengan pengesahan SK kepengurusan hasil Munas Bali," ujar Agung saat ditemui di kediamannya di Jakarta Timur, Selasa (5/1/2015).
Ia mengingatkan pemerintah agar benar-benar mencermati apakah dukungan itu murni menginginkan agar program pemerintah berjalan baik bagi rakyat atau hanya ingin mencari keuntungan pribadi.
Agung menyatakan bahwa dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak awal dilakukan karena ia merasa hal tersebut sebagai doktrin Partai Golkar sejak lama.
Menurut Agung, Partai Golkar dalam sejarahnya selalu menjadi partai pendukung pemerintah.
"Doktrin Golkar dari dulu adalah loyal kritis; mendukung, tetapi juga bisa mengkritik kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat," kata Agung.
Dalam rapat konsolidasi nasional antara elite DPP Golkar dan para ketua DPD I di Sanur, Bali, Senin (4/1/2016), ada 8 poin rekomendasi yang disepakati.
Salah satu rekomendasi itu adalah menyiapkan kajian secara obyektif faktual mengenai hubungan Partai Golkar untuk mendukung pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.