Nota Pembelaan Suryadharma 1.500 Halaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali akan membacakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut Suryadharma hukuman 11 tahun penjara.

Pengacara Suryadharma, Humphrey Djemat, nota pembelaan yang disusun penasihat hukum mencapai 1.500 halaman.

"Berkaitan dengan pembacaan pledoi akan dipimpin oleh saya. Di mana pledoi ini banyak sekali, 1.500 halaman," ujar Humphrey di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Selain itu, nantinya Suryadharma juga akan membacakan pledoi yang dia susun sendiri dalam beberapa halaman. (baca: Kasus Korupsi Haji, Suryadharma Ali Dituntut 11 Tahun Penjara)

Humphrey mengatakan, fokus pembelaan Suryadharma akan mengarah pada penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepadanya.

Suryadharma dianggap menyalahgunakan jabatannya selaku menteri agama dalam penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) dan pemanfaatan sisa kuota haji. (baca: Suryadharma: Satu Hari Pun Saya Tidak Rela, Apalagi 11 Tahun)

"Apa kaitannya haji dengan DOM? Memang dicari-carilah kesalahan terhadap Suryadharma. Kalau tidak kena haji, dikasih supaya kena DOM," kata Humphrey.

Humphrey mengatakan, dalam dakwaan disebutkan bahwa Suryadharma menggunakan DOM untuk kepenyingan pribadinya dan keluarga.

Menurut dia, Suryadharma sama sekali tidak mengetahui soal laporan penggunaan DOM.

Mengenai sisa kuota haji, Humphrey mengklaim, kebijakan tersebut tidak ada yang salah karena merupakan penetapan dari Kementerian Agama, bukan keinginan pribadi kliennya.

"Kita lihat pak Suryadharma disalahkan soal kebijakannya, tapi satu sen pun dia tidak ada menerima yang masuk ke rekening dia," kata Humphrey.

Selain itu, perbuatan Suryadhrma dianggap mengakibatkan kerugian negara. Jumlah kerugian negara ini juga dipermasalahkan penasihat hukum.

Saat awal penyidikan, dugaan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,8 triliun. Sementara dalam dakwaan, disebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan Suryadharma sebesar Rp 26 miliar dan 17 juta Riyal Saudi.

"Hal ini bagi kita kerugian negara tidak jelas karena data yang diambil data sekunder, bukan primer," kata Humphrey.