Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: Satu Hari Pun Saya Tidak Rela, Apalagi 11 Tahun

Kompas.com - 23/12/2015, 15:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tidak terima tuntutan jaksa penuntut umum yang memintanya dihukum 11 tahun penjara.

Suryadharma merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan dana operasional menteri.

"Dihitung ada kerugian negara, tetapi tidak satu rupiah pun menyangkut di saya," kata Suryadharma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

"Satu hari pun saya tidak rela, apalagi 11 tahun," lanjut dia.

(Baca: Kasus Korupsi Haji, Suryadharma Ali Dituntut 11 Tahun Penjara)

Suryadharma menganggap, KPK menjadikannya tersangka karena ada dua notulensi rapat yang tidak dia tanda tangani. Isi pembahasan rapat itu soal perumahan dan katering.

Namun, Suryadharma mengklaim, tak ada satu rupiah pun yang masuk ke kantongnya dari pengadaan katering dan pemondokan haji. Suryadharma pun menganggap wajar adanya tujuh pendamping amirul hajj yang mengisi sisa kuota haji.

"Kalau seorang dirjen bersama-sama menteri ke Surabaya, itu mendampingi menteri dan menggunakan biaya dinas. Tidak ada pembiayaan pendamping, tetapi masuk biaya dinas," kata Suryadharma.

(Baca: Saksi: Suryadharma Beri Perintah Loloskan Pemondokan yang Tak Layak untuk Jemaah)

Dalam pertimbangan jaksa, Suryadharma dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Suryadharma juga dianggap tidak menyesali perbuatannya. Namun, Suryadharma menepis tudingan itu.

"Saya tidak berbelit-belit, tetapi saya membela diri," kata Suryadharma.

(Baca: Suryadharma: Ada Permintaan Sisa Kuota Haji dari Istana, KIB II, DPR, dan Ponpes)

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa pada pekan depan. Ia berharap, saat pembacaan vonis nanti, majelis hakim memutus hukuman yang adil untuknya.

"Benteng saya hanya majelis hakim. Saya mohon majelis hakim mengadili saya dengan rasa keadilan berdasarkan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com