Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua LPSK: Penyelesaian Kasus HAM Seperti Jalan Tak Berujung

Kompas.com - 30/12/2015, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sepanjang 2015, mayoritas permohonan yang diterima adalah kasus HAM berat. Jumlahnya mencapai 1.187 permohonan dari 1.590 permohonan yang diterima LPSK.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, sebetulnya tidak ada kasus pelanggaran HAM berat baru yang dilaporkan melainkan kasus HAM masa lalu seperti penculikan aktivis, Trisakti, Semanggi 1, dan Semannggi 2. 


Ketua LPSK Abdul Harus Semendawai menambahkan, banyaknya perkara HAM diadukan ke LPSK tidak lepas dari buntunya proses hukum kasus-kasus ini.

"Sampai sekarang kita tidak melihat progress dari penyelesaian kasus ini. Sehingga kasus ini seperti jalan yang tak berujung. Kita enggak mengerti akan sampai kapan kasus ini,” kata Semendawai di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Dia pun mencontohkan kasus Tanjung Priok sudah pernah disidangkan. 

Kemudian kasus penghilangan orang secara paksa yang oleh Komnas HAM telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan DPR telah merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk peradilan Adhoc. 

Begitu pula komitmen presiden pada 2014 lalu yang menyatakan akan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan maupun komisi kebenaran dan rekonsiliasi. 

Meski begitu, Semendawai menambahkan, LPSK tetap memberikan pelayanan medis dan psikologis terhadap saksi dan korban kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan amanat Undang-undang. 

Menurut dia, setidaknya melalui pemenuhan hak korban terkait layanan medis dan psikologis, maka hak korban atas reparasi sudah dapat dipenuhi oleh negara. 

“Tinggal bagaimana access to justice-nya untuk dapat direalisasikan. Tapi sampai berapa lama (LPSK berikan layanan), ya kita tidak tahu karena proses hukumnya sendiri tidak ada kemajuan,” ucap Semendawai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com