Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Jadi Ketua Fraksi, Bambang Soesatyo Akui Bisa Timbulkan Gejolak

Kompas.com - 19/12/2015, 20:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo tak menampik penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR bisa menimbulkan gejolak. Namun, menurut dia, penunjukan Novanto ini merupakan hak prerogatif dan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Saya yakin tentu ketua umum telah mempertimbangkan keputusannya itu. Termasuk dampak negatif dan potensi gejolak yang bakal merebak di internal partai Golkar," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12/2015).

Setya Novanto ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR menggantikan Ade Komarudin setelah dia mundur dari Ketua DPR, karena terjerat kasus pencatutan nama Presiden dan permintaan saham Freeport.

Sebanyak 10 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan Novanto terbukti melanggar kode etik kategori sedang, sementara 7 anggota, termasuk tiga dari Golkar, menyatakan Novanto melanggar kode etik kategori berat. Ade Komarudin sendiri, ditunjuk menjadi Ketua DPR menggantikan Novanto.

"Banyak pihak mempertanyakan mengapa Partai Golkar tetap memberikan posisi penting bagi Setya Novanto di DPR padahal yg bersangkutan baru saja terkena sanksi pelanggaran kode etik dari MKD," sebut Bambang.

Namun, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini juga mengaku tak tahu apa alasan Aburizal menunjuk Novanto. Sebab, dalam rapat pengurus harian terbatas DPP Partai Golkar yang dihadiri para wakil ketua umum, ketua harian dan bendahara umum, semuanya sepakat untuk menyerahkan keputusan pada Aburizal.

Aburizal pun langsung memutuskan pertukaran posisi antara Ade Komarudin dan Setya Novanto. "Jadi, kalau ditanya alasannya, ya hanya ketua umum yang tahu," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com