Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2015, 18:18 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat ini sudah on track sebagai bagian dari solusi permasalahan bagi TKI. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya inovasi program yang telah diinisiasi oleh BNP2TKI untuk menjawab permasalahan TKI.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 yang mengusung tema Memantapkan Program Prioritas dam Strategis Tahun 2016 di Bandung, Kamis (16/12/2015).

Beberapa inovasi tersebut diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, peringkat PPTKIS, poros perbatasan Nunukan untuk mencegah TKI ilegal ke Malaysia, biaya penempatan TKI yang sudah turun secara signifikan, dan banyak lagi. Untuk itu, Hermono mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNP2TKI di tahun 2016 untuk berkinerja dengan lebih baik lagi.

"Yang perlu diperhatikan itu kinerja kita, bukan hanya bekerja saja, karena tantangan ke depann akan semakin berat," kata Hermono.

Lebih rinci, Hermono mengatakan, tantangan tersebut ada di masing-masing deputi BNP2TKI. Tantang pertama adalah mekin meningkatnya pengangguran. Untuk itu BNP2TKI akan menjadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Tantangan kedua adalah bisnis proses penempatan TKI menjadi lebih mudah dan murah.

"etiga, pemberdayaan TKI Purna agar menjadikan TKI mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri," ujarnya.

Adapun rakornis tersebut dihadiri seluruh jajaran pejabat di lingkungan BNP2TKI dan seluruh Kepala BP3TKI/LP3TKI dan P4TKI se-Indonesia, serta Kementerian dan Lembaga terkait seperti KPK, Bareskrim POLRI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Rakornis itu dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang terkoordinasi dan sinergis antara pusat dan daerah.

"Ini upaya untuk membangun komitmen bersama BNP2TKI dalam memantapkan rumusan strategis dan menghasilkan rencana aksi bersama yang implementatif dan terpadu dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan BNP2TK lebih baik lagi di 2016, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Yunafri Agus.

Yunafri menambahkan, baru-baru ini BNP2TKI memperoleh penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas yang semakin baik dan penilaian publik yang mendapatkan nilai 78, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mendapatkan nilai 62.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com