Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Usaha Melemahkan KPK Ada sejak Dulu

Kompas.com - 18/12/2015, 12:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui ada upaya dari pihak tertentu yang ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, Jokowi minta masyarakat terus mendukung KPK.

"Ya, sejak dulu kan ada saja (yang ingin melemahkan KPK)," ucap Jokowi di Istana Bogor, Jumat (18/12/2015).

Jokowi menegaskan, dukungan masyarakat sangat penting bagi eksistensi KPK. Akan tetapi, kata Jokowi, KPK perlu mengimbangi dukungan publik dengan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi.

"KPK sendiri harus menunjukkan performa kinerjanya, prinsipnya di situ. Nanti trust-nya ada, kepercayaannya ada," kata Jokowi.

Terkait pimpinan baru KPK, Jokowi menghormati keputusan DPR. Ia meminta pimpinan baru KPK tidak tergesa dikritik karena belum bekerja.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK, Faisal, mengatakan, sebersit rasa kecewa muncul karena tak ada satu pun pimpinan baru yang berasal dari internal KPK. (Baca: Meski Kecewa, Pegawai KPK Siap Kawal Pimpinan Baru)

"Kecewa tentu ada. Kami sebenarnya berharap ada satu atau dua orang dari dalam KPK sendiri yang terpilih agar ada kesinambungan program kerja," kata Faisal.

Faisal menilai, ada kepentingan politis di balik terpilihnya lima pimpinan baru itu. Menurut dia, internal organisasi KPK membutuhkan pimpinan yang tahu seluk-beluk KPK dan berpengalaman di lembaga itu. (Baca: Apa Langkah Awal Lima Pimpinan Terpilih KPK?)

"Pro kontra pasti selalu ada tiap terpilihnya pimpinan baru KPK. Kita tahu pemilihan DPR kental nuansa politisnya," katanya.

Terlebih lagi, pimpinan yang berasal dari KPK tentunya berpengalaman mengembangkan organisasi, terutama manajemen sumber daya manusia secara khusus. (Baca: Tak Pilih Calon dari KPK, DPR Dianggap Balas Dendam)

"Tapi bagaimanapun, pimpinan baru KPK sudah terpilih. Kami, pegawai KPK, tetap akan mengawal dan kritis," kata Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com