Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Pilkada di Indonesia Masih Pakai "Paku"?

Kompas.com - 10/12/2015, 07:52 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pertanyaan seputar pelaksanaan pilkada di Indonesia dilontarkan oleh para anggota delegasi asing kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum.

Mereka sejak beberapa hari terakhir memang diajak oleh KPU untuk menyaksikan proses pilkada serentak dalam program Election Visit Program.

Mereka juga diajak ke Tangerang Selatan untuk melihat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di beberapa TPS.

Rupanya, cara memilih dengan mencoblos di Indonesia mengundang pertanyaan salah seorang delegasi dari Korea, Won Jung.

"Saya lihat di TPS kalian menggunakan paku untuk memilih calon. Kenapa masih memakai paku?" ujar Won Jung saat penutupan Election Visit Program di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015) malam.

Dia bercerita masyarakat Korea pasti akan tersinggung jika melihat ada paku di kotak suara. Bagi mereka, itu sangat menyakitkan hati.

Sehingga, dia pun mengaku kaget melihat paku malah digunakan dalam pemilu di Indonesia. "Tapi di sini sungguh mengagetkan, paku itu ada dan dipakai," ujar dia.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pun menjawab pertanyaan itu. Pada pemilu tahun 2004, sebenarnya Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem coblos. Cara memilih sudah diganti dengan cara memcontreng.

Namun, kata Hadar, pada saat itu tingkat suara tidak sah justru tinggi. Karena ada beberapa pemilih yang mencontreng tidak sesuai aturan dan membuat suara tidak sah.

Hadar mengatakan, hal itu membuat suara yang seharusnya masuk sebagai dukungan bagi para kandidat jadi terbuang sia-sia.

"Makanya kami kembali ke cara awal dengan menggunakan paku. Terbukti efektif mengurangi jumlah suara yang tidak sah," ujar dia.

Hadar mengatakan di dunia ini hanya tinggal dua negara yang menggunakan paku saat pemilu, yaitu Kamboja dan Indonesia.

Meski kuno, Hadar mengatakan, menggunakan paku terhitung masih efektif untuk diterapkan di Indonesia.

Banyak kesan-kesan dari para delegasi asing yang ikut dalam program Election Visit Program tersebut.

Mereka juga mengapresiasi lokasi pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia yang bisa dilakukan di mana saja. TPS bisa dibangun di pinggir jalan, di sekolah, atau di lapangan.

Di penghujung acara, Hadar Nafis mengatakan pilkada serentak yang dilakukan tahun ini masih belum terlalu rumit.

Hadar mengatakan, tantangan bagi KPU akan semakin besar dalam pemilihan calon legislatif.

"Coba datang ke sini saat pileg, surat suaranya sebesar koran. Waktu penghitungannya kalau sekarang sampai pukul 15.00 WIB, pileg bisa hitung sampai pukul 03.00 WIB keesokan harinya," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Nasional
Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Nasional
Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu 'Poco-Poco Kepemimpinan', Sindir Pemimpin Maju Mundur

Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu "Poco-Poco Kepemimpinan", Sindir Pemimpin Maju Mundur

Nasional
Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

Nasional
PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling 'Fair'

PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling "Fair"

Nasional
Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Nasional
Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Nasional
PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

Nasional
Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Nasional
98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com