Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Setya Novanto Tertutup, Dicurigai Ada Kepentingan yang Ingin Diselamatkan

Kompas.com - 07/12/2015, 20:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengkritisi permintaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto untuk menggelar sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara tertutup. 

Menurut Petrus, Setya yang berhasil mempengaruhi MKD menguatkan dugaan ada suatu kepentingan yang ingin disembunyikan.

"Menggambarkan terdapat kepentingan yang lebih besar yang harus diselamatkan melalui sidang tertutup," ujar Petrus melalui pesan singkat, Senin (7/12/2015).

Petrus mengatakan, semestinya MKD konsisten sejak awal bahwa sidang akan dilakukan terbuka atau tertutup. (Baca: Presiden Jokowi Sudah Menahan Amarah ke Setya Novanto Sejak Pagi)

Dia membandingkannya dengan pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Presiden Dirwktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang digelar terbuka.

Menurutnya, pelaksanaan sidang yang tertutup justru mengamankan posisi Setya Novanto sebagai pimpinan lembaga legislatif itu. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tapi Kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

"Sidang tertutup MKD saat pemeriksaan Setya Novanto membuktikan bahwa MKD telah memenangkan Setya Novanto dari ancaman pemberhentian dari keanggotaan dan jabatan sebagai Ketua DPR," kata Petrus.

Dengan demikian, publik hanya berharap pada proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Dia pun menagih konsistensi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendukung proses hukum itu.

"Mereka menghendaki proses hukum atas diri Setya Novanto karena diduga telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi," kata Petrus.

Dalam dokumen pembelaannya, Setya meminta agar MKD menolak laporan yang disampaikan Sudirman Said. (Baca: Jusuf Kalla Sarankan Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR)

Dia juga meminta MKD tidak menjadikan rekaman yang dibuat Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai alat bukti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri Lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL Soal dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com