Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diajak Bertemu, Bos Freeport Ungkap Setya Novanto Punya Kepentingan Bisnis

Kompas.com - 03/12/2015, 16:29 WIB
Ihsanuddin, Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan dirinya curiga saat bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pada 8 Juni 2015.

Pasalnya, saat memasuki sebuah ruangan di Hotel Ritz Carlton, Maroef melihat ada orang lain yakni Riza Chalid sudah duduk di dalamnya.

Maroef pun menduga bahwa pertemuan itu hanya sarana bagi Setya dan Riza berbisnis dengan Freeport. (Baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

"Ada upaya (Setya Novanto) untuk melakukan kegiatan bisnis bersama dengan pihak pengusaha (Riza Chalid) yang hadir saat itu," ujar Maroef saat bersaksi di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (3/12/2015).

Maroef ketika itu menjawab pertanyaan anggota MKD dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal. (Baca: Isi Rekaman: Yang Sahamnya Itu Juga Maunya Pak Luhut...)

"Coba diulang, karena ini dicatat. Jadi Anda menganggap Ketua DPR ingin berbisnis bersama pengusaha yang ada saat itu ketika hendak bertemu Anda?" cecar Akbar.

"Berbisnis betul, karena ada seorang pengusaha di situ," imbuh Maroef. (Baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

"Apa Anda merasa diperas dengan keadaannya seperti itu?" tanya Akbar kembali.

"Kesimpulan bahwa itu memeras bukan otoritas saya. Tapi, di situ memang ada sesuatu yaitu masalah saham 20 persen yang diperuntukkan 11 persen untuk presiden dan 9 persen untuk wakil presiden. Kemudian soal bisnis PLTA, itu meminta untuk melakukan bisnis, sekian," jawab Maroef.

Kompas TV Presdir Freeport Beberkan Pembicaraan Dengan Setnov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com