Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Prihatin Banyak Umat Islam Hijrah ke Negara Non-Muslim

Kompas.com - 28/11/2015, 12:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla prihatin banyak umat Islam pindah ke negara-negara yang warganya mayoritas nonmuslim. Menurut Kalla, hal ini terjadi karena negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Yaman, Suriah dan Irak telah gagal membangun stabilitas keamanan sehingga masyarakatnya menjadi khawatir.

"Banyak umat Islam akhirnya memilih untuk hijrah ke negara yang bisa melindungi mereka, walaupun negara-negara itu adalah negara nonmuslim," kata Kalla saat memberikan sambutan dalam Syukuran 54 tahun Pondok Pesantren Darunnajah di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (28/11/2015).

Hadir dalam kesempatan itu para petinggi yayasan, guru dan ribuan santri pondok pesantren Darunnajah. (baca: Mengapa Negara-negara Kaya Arab Tak Berbuat Banyak untuk Pengungsi?)

Hadir pula sembilan Duta Besar dari negara-negara sahabat, serta tokoh-tokoh seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Kallla mengaku bersyukur, Indonesia sebagai negara dengan penduduknya yang mayoritas muslim masih memiliki keamanan yang stabil. (baca: Mengapa Warga Suriah Tidak Mengungsi ke Negara-negara Teluk?)

Namun, dia mengingatkan Indonesia tidak boleh lengah dengan situasi yang ada saat ini. 

Menurut dia, segenap elemen bangsa, mulai dari pemerintah, hingga masyarakat sipil harus sama-sama menjaga agar perdamaian bisa terus berlangsung. (baca: Polri Mencatat Ada Sekitar 70 WNI Kembali dari Suriah)

"Kedepan kita harus bersama-sama menguatkan negara dan umat. Tanpa negara kuat kita akan mudah dipermainkan dari luar," ucap Ketua Dewan Masjid ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com