JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Golkar Misbakhun menyerahkan sepenuhnya mekanisme internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bekerja dalam menelusuri kasus yang menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.
Namun, Misbakhun mengingatkan agar MKD bisa bekerja dengan menjaga kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, saat ini MKD mendapat sorotan tajam dari publik.
"Untuk itu sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga marwah dan martabat DPR sebaik-baiknya. Karena mendapat mandat dari rakyat itu sulit," kata dia di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (25/11/2015).
Misbakhun juga tak mempersoalkan adanya perubahan struktur anggota fraksi di Mahkamah Kehormatan Dewan. Perubahan tersebut terjadi pasca MKDmengusut perkara dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto.
"BKO atau tidak itu urusan mereka (parpol). Kita lihat saja perkembangan ke depan," kata Misbakhun di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (25/11/2015).
Sementara itu, terkait ditolaknya pergantian anggota MKD dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, Misbakhun menyerahkan sepenuhnya kepada MKD.
Menurut dia, MKD memiliki mekanisme yang mengatur apa saja syarat yang harus dipenuhi anggota fraksi untuk menjadi anggota.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.