Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tak Butuh Perantara Bicara dengan Freeport, Ini Kata Setya Novanto

Kompas.com - 20/11/2015, 08:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo disebut-sebut marah karena namanya dicatut terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan perantara untuk berbicara dengan petinggi PT Freeport.

Apa kata Ketua DPR Setya Novanto yang dituduh sebagai pencatut nama Jokowi?

"Tidak ada perantara-perantara. Saya tidak memerantarakan karena itu kan bagian dari eksekutif, pemerintah," kata Novanto, saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015) malam.

Setya Novanto menilai, Presiden menerima informasi yang tidak utuh mengenai masalah ini. Politisi Partai Golkar ini beralasan, dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin karena yang bersangkutan lebih dulu datang ke DPR meminta tolong untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport hingga 2041.

Sebagai imbalannya, PT Freeport akan membangun smelter di Gresik. Namun, jika tidak diperpanjang, Maroef mengancam akan ada arbitrase internasional terhadap Indonesia.

"Jadi kalau saya (ketemu Maroef) bukan dalam rangka apa-apa ya. Itu karena mereka waktu datang (ke DPR) minta tolong (kontrak) ini diperpanjang," kata dia.

Setelah permintaan perpanjangan kontrak dari Maroef itu, Novanto bertanya kepada Presiden. Menurut Presiden, kata dia, perpanjangan kontrak PT Freeport baru bisa dibicarakan pada 2019, sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, perpanjangan kontrak juga harus menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Maroef, Novanto mengaku hanya menyampaikan hal yang sebelumnya disampaikan Presiden.

"Saya justru menghargai apa yang disampaikan Presiden, dan itu betul," ujar Novanto.

Dugaan Novanto mencatut nama Presiden dan Wapres ini sudah dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan, Senin (16/11/2015) lalu.

Sudirman menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui Maroef sebanyak tiga kali. Pada pertemuan ketiga, 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Novanto juga meminta agar diberi saham untuk suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut. Sudirman turut menyampaikan bukti berupa rekaman dan transkrip pembicaraan pertemuan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com