JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengaku sering mendapatkan teror melalui telepon dan pesan singkat dari nomor yang tak dikenal sejak menangani kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.
"Saya banyak dapat telepon, SMS. Katanya, 'jangan banyak bicaralah', begitu," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2015).
Namun, Junimart mengaku tidak merasa tertekan dengan adanya teror tersebut. Dia pun mengaku tetap akan bekerja secara profesional dalam menyelidiki kasus ini. (Baca: Kata Luhut, Menteri ESDM Laporkan Novanto ke MKD Tanpa Restu Jokowi)
"Saya tidak menganggap itu sebagai tekanan. Saya anggap basa-basi saja itu," ucapnya.
Junimart meminta publik untuk terus mengawal proses yang ada di MKD. Dia mengaku akan mengusahakan agar sidang Setya Novanto nanti berlangsung terbuka untuk masyarakat. (Baca: Jokowi: "Papa Minta Pulsa" Diganti Jadi "Papa Minta Saham")
Sidang bisa dilakukan terbuka apabila disetujui oleh pimpinan dan anggota MKD yang hadir.
"Saya dari awal mengatakan, kawal kami agar bisa bekerja dengan bebas dan aktif agar tidak ada intervensi," ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)
Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.
Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Rizalah yang menyatakan berniat memberi sembilan persen untuk JK. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)
"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.
Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.