Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Utang Piutang di Balik Surat Setya Novanto ke Pertamina

Kompas.com - 18/11/2015, 18:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang memberikan penjelasan mengenai latar belakang di balik surat atas nama Ketua DPR Setya Novanto yang dikirim ke Pertamina.

"Itu terkait fasilitas penyimpanan BBM di Merak-Cilegon dengan kapasitas 280.000 kiloliter," kata Ahmad melalui layanan pesan, Rabu (18/11/2015).

Ahmad pun menjelaskan duduk perkara utang piutang yang melibatkan Pertamina dan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Ahmad mengatakan, kontrak sewa terjadi pada Oktober 2014.

Waktu itu, Ahmad belum menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Hanung Budya.

Setelah itu, kata Ahmad, Pertamina minta renegosiasi tarif, toleransi losses, jenis produk, dan sebagainya.

Proses renegosiasi ini hingga saat ini pun masih berjalan.

"Selama belum ada titik temu, kami belum membayar satu sen pun," ucap Ahmad.

Pertamina akan melakukan pembayaran setelah proses renegosiasi yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu rampung.

"Mungkin karena itu, OTM minta bantuan pihak lain," kata Ahmad.

"(Namun) kami tidak terpengaruh, tetap jalan secara profesional. Keputusan akhir tetap ada di rapat BOD, bukan Dirut atau saya sendiri," ucapnya.

Dibantah DPR, dibenarkan Pertamina

Hingga saat ini, Setya Novanto belum memberikan konfirmasi terkait surat itu.

Sebelumnya, beredar surat tertanggal 17 Oktober 2015 dari Setya Novanto kepada Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soejipto.

Dalam surat tersebut, Setya menagih pembayaran kepada PT Pertamina terkait biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) yang disimpan oleh PT OTM.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com