Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perlunya Klarifikasi dari Freeport, Ini Jawaban Setya Novanto

Kompas.com - 16/11/2015, 17:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto belum memiliki rencana untuk meminta PT Freeport Indonesia mengklarifikasi anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI.

Novanto memilih memercayakan penyelesaian masalah ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kita lihat nanti," kata Novanto singkat seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (16/11/2015).

Hari ini, Novanto berinisiatif menemui Kalla untuk menindaklanjuti laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Meski tidak pernah ada yang mengaitkan nama Novanto sebagai pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu buru-buru memberikan klarifkasi kepada Kalla.

"Saya harus sampaikan karena saya tidak pernah membawa nama Presiden, Wapres," kata dia.

Lebih lanjut, Novanto mengungkapkan, dia menghormati laporan Sudirman Said ke MKD. (Baca: Ruhut Sebut Anggota DPR Pencatut Nama Presiden sebagai Komandan )

Dia yakin MKD akan bekerja profesional dalam menangani masalah tersebut.

Namun, saat ditanya perlunya MKD menyebutkan nama anggota DPR yang dilaporkan telah mencatut nama Presiden, Novanto tidak memberikan jawaban tegas. (Baca: Sudirman Said: Nama Dicatut ke Freeport, Presiden Bilang "Ora Sudi...")

Ia hanya mengaku telah berkomunikasi dengan semua pimpinan DPR terkait permasalahan ini.

"MKD selalu bekerja baik untuk menyelesaikan dan menjaga kewibawaan DPR," ujarnya.

Pencatutan nama Presiden dan Wapres telah dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD pagi ini. Sudirman menyebut oknum anggota DPR itu meminta jatah untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com