Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Menimbang Jasanya, Soeharto Pantas Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 10/11/2015, 15:22 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku setuju jika Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional karena telah memimpin Indonesia selama 32 tahun dan berjasa bagi bangsa Indonesia.

"Menimbang jasanya selama memimpin Indonesia, rasanya pantas Presiden Soeharto jadi pahlawan nasional," kata Zulkifli saat mengunjungi Sumatera Barat, Selasa (10/11/2015), seperti dikutip Antara.

Meski demikian, ia mengatakan, penetapan seseorang menjadi pahlawan nasional itu adalah kewenangan pemerintah. (baca: Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto)

"Kita lihat bagaimana keputusan pemerintah nanti. Tahun ini memang belum ditetapkan, mungkin bisa tahun depan" ujar Ketua Umum PAN itu.

Pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 yang salah satu syaratnya di poin (2) adalah memiliki integritas moral dan keteladanan.

Dewan Gelar Pahlawan Nasional belum akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Abdurrahman Wahid, pada tahun ini.  (Baca: Gelar Pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur Ditunda, Sarwo Edhie Sudah Pasti)

Dua gelar pahlawan nasional kepada mantan orang nomor satu di Indonesia itu diendapkan. Dewan Gelar masih menunggu waktu yang tepat untuk menganugerahkan gelar tersebut. 

"Diendapkan dan menunggu waktu yang tepat, hanya itu catatan dari Dewan Gelar. Mengapa diendapkan? Silakan dikonfirmasi ke Dewan Gelar," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa setelah mengisi seminar di kampus Universitas Negeri Surabaya, Senin (9/11/2015).

Polemik wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto sudah lama diperdebatkan. Berbagai pihak menolak rencana tersebut. Soeharto dianggap sebagai pelanggar berat HAM dan koruptor ulung di Indonesia. (baca: Soeharto Penjahat Nasional)

Lima orang yang dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini oleh Presiden Joko Widodo adalah Bernard Wilhem Lapian (tokoh Provinsi Sumatera Utara), Mas Isman (tokoh Provinsi Jawa Timur), Komjen (purn) Dr H Moehammad Jasin (tokoh Jawa Timur), I Gusti Ngurah Made Agung (tokoh Provinsi Bali) serta Ki Bagus Hadikusumo (tokoh Provinsi Yogyakarta).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com