Soeharto Penjahat Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Para korban pelanggaran hak asasi manusia semasa pemerintahan Presiden Soeharto menolak dengan tegas pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua RI tersebut. Gelar yang tepat untuk Soeharto justru penjahat nasional.

Para korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Keadilan itu merasa sakit hati dengan rencana tersebut karena mereka menilai Soeharto sebagai pelanggar berat HAM dan koruptor ulung di Indonesia.

Bedjo Untung, selaku Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, mengatakan, salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto adalah pembunuhan terhadap 3 juta orang yang diduga menjadi antek komunis dalam peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) pada 1965.

Penangkapan, pengasingan, hingga pembunuhan para tahanan politik waktu itu, kata Bedjo, sangat tidak manusiawi dan patut disamakan dengan gerakan fasisme yang dilakukan Adolf Hittler terhadap kaum Yahudi. "Soeharto itu seperti Hittler, fasisnya Indonesia. Soeharto itu sangat-sangat kejam," kata Bedjo dalam jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2010) siang.

"Gelar yang pantas untuk Soeharto ini sebetulnya adalah penjahat nasional," tegas Bedjo, yang pernah ditahan pada 1970-1979 di Salemba dan Tangerang karena kasus tersebut. Ayahnya juga ikut ditahan atas kasus yang sama, bahkan pernah dibuang pula ke Pulau Buru.

Kekecewaan serupa juga disampaikan oleh Suciwati, istri mantan Koordinator Kontras, Munir. Suci menilai, gelar pahlawan nasional semestinya diberikan berdasarkan asas keadilan dan keteladanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Suci juga mempertanyakan gelar Bapak Pembangunan yang selama ini disandang Soeharto karena, menurutnya, proses pembangunan itu dilandasi oleh sikap koruptif oleh Soeharto dan kroninya. "Apa teladan yang bisa diambil dari Soeharto? Saya malu untuk ngomong gelar, apalagi gelar pahlawan, untuk Soeharto," tegas Suci.

Atas kekecewaan tersebut, JSKK akan mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Sosial dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau ulang rencana pemberian gelar tersebut.