Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2015, 15:00 WIB

Setelah penggantian 5 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri pada 12 Agustus lalu, isu perombakan Kabinet Kerja belakangan ini kembali muncul. Bisik-bisik tentang menteri yang akan diganti hingga proporsi pembagian kursi kabinet untuk partai, belakangan mudah didengar.

Posisi menteri atau pejabat setingkat menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu isu dalam wacana perombakan kabinet belakangan ini.

Hal yang wajar karena Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, pada 2 September lalu, menyatakan partainya bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Isu terkait posisi di kabinet untuk PAN ini makin mencuat ketika sejumlah kader partai itu mulai bicara tentang perombakan kabinet.

Bahkan, sejumlah nama disebut mulai disiapkan PAN, seperti Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Di tengah berbagai wacana perombakan kabinet ini, Zulkifli terlihat memilih berusaha banyak diam.

Setiap ditanya tentang isu perombakan kabinet, jawaban Zulkifli selama ini sama. "Itu hak prerogatif Presiden, kami siap jika diminta". Normatif, diiplomatis, dan singkat.

Namun, bukan berarti tidak ada sinyal yang ditunjukkan Zulkifli terkait perombakan kabinet. Sinyal itu, meski halus, terlihat antara lain dalam kunjungannya ke Sukabumi, Jawa Barat, dan kemudian Tuban serta Lamongan, Jawa Timur, pada pekan lalu.

Kunjungan itu, dalam daftar acara, disebut dalam rangka kampanye pemenangan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ada sekitar 80 daerah di mana PAN mengusung kader sendiri.

Saat memimpin apel pemenangan pilkada di Sukabumi, Rabu (4/11), misalnya, Zulkifli cukup lama berbicara mengenai partai politik dan cita-cita kekuasaan.

Sebanyak empat kali, Zulkifli menyebut kata 'kekuasaan', meski saat itu disampaikan dalam konteks kampanye pilkada.

"Setiap partai politik tentu ingin merebut kekuasaan untuk bisa melaksanakan cita-cita partai. Kalau parpol tidak menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota, presiden, maka parpol tidak berdaya, sama saja dengan ormas!" ujar Zulkifli yang disambut dengan tepuk tangan membahana dari ratusan kader PAN yang hadir di acara itu.

Ketika kampanye di Tuban dan Lamongan, Jawa Timur, Kamis (5/11), Zulkifli memang tak lagi menyebut cita-cita kekuasaan partai.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com