Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI Washington Bantah Pertemuan Jokowi-Obama Dibantu Konsultan Asing

Kompas.com - 07/11/2015, 15:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Budi Bowoleksono mengatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama tidak difasilitasi oleh konsultan pelobi.

Ia mengungkapkan itu untuk membantah pemberitaan adanya bantuan dari konsultan asing dengan mahar puluhan ribuan dollar AS untuk mempertemukan kedua kepala negara.

"Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar," kata Budi melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/11/2015).

Budi menjelaskan bahwa kedatangan Jokowi ke Amerika Serikat merupakan undangan dari Obama.

Undangan itu disampaikan di sela-sela pertemuan APEC di Beijing, China, November 2014.

Selain itu, Presiden Obama menyampaikan undangan resmi kepada Jokowi pada 16 Maret 2015. Surat balasan untuk Obama disampaikan Presiden Jokowi pada 19 Juni 2015.

Dalam suratnya, Jokowi menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada 26 Oktober 2015 sesuai dengan waktu yang disepakati kedua negara.

Budi juga menampik anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden Jokowi. Ia menilai anggapan itu tidak merefleksikan fakta sesungguhnya.

Menurut Budi, sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Persiapan meliputi penyusunan program agar kunjungan menghasilkan sesuatu yang konkret.

Sebelum kedatangan Jokowi di AS, KBRI Washington DC memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke AS maupun pejabat AS ke Indonesia, termasuk kunjungan 7 anggota Kongres AS dan 4 Senator Senior Amerika Serikat.

Kunjungan Jokowi juga selalu dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Luar Negeri RI.

"KBRI memfasilitasi tidak kurang dari 6 kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI," kata Budi.

Untuk memastikan hasil konkret kunjungan Presiden Jokowi ke AS, kata Budi, KBRI Washighton DC telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan AS.

Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim, dan energi merupakan hasil konkret beserta kesepakatan bisnis lebih dari 20 miliar dollar AS.

"Terkait dengan pemberitaan penggunaan lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com