Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PAN Instruksikan Kader Tak Bicara "Reshuffle"

Kompas.com - 04/11/2015, 10:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno meminta seluruh kader PAN tidak berkomentar mengenai wacana reshuffle atau perombakan kabinet jilid II di media massa.

"Sejak dua minggu yang lalu saya selaku Sekjen telah menginstruksikan segenap pengurus partai untuk tidak menanggapi dan memberikan komentar terkait masalah reshuffle, calon menteri dari PAN dan lain sebagainya," kata Eddy kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2015).

Menurut Eddy, masalah reshuflle secara internal adalah sepenuhnya domain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara secara eksternal, keputusan tersebut berada di tangan Presiden Joko Widodo. (baca: Zulkifli Hasan: Reshuffle Hak Presiden, PAN Enggak Ada Urusan)

"Karenanya saya meminta pengurus DPP PAN untuk tidak mengomentari isu reshuffle ini, karena yang akan tersampaikan ke publik hanya sekedar spekulasi dan asumsi saja," ucap dia.

Selain itu, lanjut Eddy, masih banyak isu strategis dan signifikan yang layak disampaikan para kader PAN, khususnya yang duduk di DPR RI, ketimbang pembahasan reshuffle. (baca: Zulkifli Bantah Bicarakan "Reshuffle" dengan Jokowi di Istana)

Jika kemudian terdapat satu atau dua orang pengurus yang masih memberikan tanggapan terkait masalah ini, sejatinya tanggapan tersebut bukan pandangan resmi DPP PAN. Komentar itu dianggap Eddy merupakan pendapat atau interpertasi yang bersangkutan secara pribadi.

"Andaikata suatu ketika terjadi pembicaraan konkret terkait hal di atas, seyogyanya Ketua Umum, disusul Sekjen lah yang memiliki informasi dan pemahaman yang paling akurat, untuk kemudian kami sampaikan ke kalangan internal partai, sebelum disampaikan ke publik," ucap dia.

Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto sebelumnya mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle kabinet jilid II akan dilakukan Jokowi pada pertengahan November 2015, atau setelah pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 9 Desember 2015.

"Kalau reshuffle bisa jadi memang, ya pertengahan November atau selesai pilkada," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Yandri enggan menyebutkan darimana dia mendapat informasi tersebut. (baca: PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada)

Ia hanya memastikan bahwa PAN sebagai partai yang baru bergabung dengan pemerintah, siap menyediakan kader-kader terbaiknya untuk membantu kabinet kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com