Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mukernas PKS Akan Kritisi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 03/11/2015, 08:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, 3-4 November 2015.

Mukernas ini salah satunya akan mengagendakan penyampaian kritik terhadap satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, agenda pada hari pertama Mukernas ke-4 PKS adalah pidato politik Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Mardani mengatakan, pidato yang akan disampaikan Salim Segaf lebih menyampaikan pesan-pesan kepada kader dan rakyat Indonesia.

Pada hari kedua, giliran Presiden PKS Sohibul Iman yang berpidato. Dalam pidato itu, PKS akan menyampaikan kritiknya terhadap satu tahun Jokowi-JK.

"Presiden PKS akan lebih menekankan pada evaluasi satu tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi-JK lewat kritik konstruktif," ucap Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2015).

Ia melanjutkan, PKS bersama Koalisi Merah Putih (KMP) akan lebih memainkan peran yang konstruktif fundamental dalam transformasi struktural. PKS akan mendorong KMP sebagai oposisi yang kuat lewat solusi alternatif dari setiap kritikan.

"Contohnya catatan soal RAPBN, ke depan kita akan kritisi kebijakan Pemerintah sembari mengajukan RAPBN alternatif versi DPR," ujar Mardani.

Mardani juga melihat setahun Pemerintahan Jokowi-JK, KMP banyak memberi kelonggaran dalam mengambil kebijakan. Namun, selama empat tahun kedepan, KMP sebagai partai oposisi akan mencoba lebih kritis.

"Ke depan check and balance butuh oposisi yang kuat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com