Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Akui DPR Berikan Argumen yang Bagus soal Penolakan PMN

Kompas.com - 30/10/2015, 16:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) akhirnya disetujui oleh Badan Anggaran DPR, Jumat (30/10/2015) dini hari.

Jusuf Kalla mengaku bersyukur atas hal tersebut, walaupun sebenarnya rancangan itu masih terus dibahas di sidang paripurna.

"Jadi kita bersyukur DPR dan kita (pemerintah) saling memahami," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Dalam rancangan yang disahkan Banggar dini hari tadi, postur penerimaan negara disepakati Rp 1.822,5 triliun dan belanja negara Rp 2.095 triliun. Transfer daerah dan dana desa disepakati sebanyak Rp 770,2 triliun.

Adapun defisit anggaran mencapai Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari APBN.

Rapat di Banggar memutuskan bahwa tidak ada penyertaan modal negara (PMN) untuk badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 34,3 triliun. PMN sebesar itu dianggap kurang tepat mengingat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

DPR berharap anggaran difokuskan untuk program-program kerakyatan daripada untuk BUMN.

Jusuf Kalla mengaku sempat melobi koleganya di partai politik untuk meloloskan PMN.

Menurut Kalla, hampir semua ketua umum partai politik yang masuk parlemen sudah dihubungi. Namun, kenyataannya usulan PMN dari pemerintah tidak disetujui di Banggar.

"Bahwa PMN itu tidak sesuai dengan aspirasi DPR, ya kita ikuti. DPR memberikan argumentasi yang bagus," ujarnya.

Dengan pembatalan PMN, ia yakin keputusan itu tidak akan sampai menghambat kinerja BUMN. Sebab, PMN tersebut diusulkan untuk menambah pendapatan pemerintah, bukan hanya untuk operasional BUMN.

Dalam rapat Banggar dini hari tadi, hanya satu partai yang menolak, yakni Partai Gerindra.

Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu menganggap angka-angka yang diajukan pemerintah dalam RAPBN, sangat tidak masuk akal. Jusuf Kalla memahami sikap Paartai Gerindra.

"Memang demokrasi itukan tidak seratus persen, tidak harus seratus persen, yang penting mayoritas," kata dia. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com