Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemlu Upayakan Peningkatan Pelayanan TKI Bermasalah di Luar Negeri

Kompas.com - 22/10/2015, 10:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menggelar forum diskusi yang membahas berbagai skenario kasus hukum yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal itu mencakup evaluasi penanganan, serta cara-cara meningkatkan kinerja penyelesaian kasus.

"Meskipun tingkat penyelesaian masalah TKI di luar negeri cukup tinggi, namun ada keperluan mendengarkan pandangan dari pemangku kepentingan lain terhadap capaian tersebut. Ini dalam rangka memastikan bahwa kinerja penilaian kasus yang tinggi dapat di pertahankan terus," ujar Ketua Panitia Rakornas Perlindungan WNI Fajar Nuradi, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Selama ini, perwakilan RI di luar negeri terus melakukan penanganan terhadap masalah yang melibatkan TKI. Berbagai hal mulai dari mediasi, pendampingan kekonsuleran, konseling hingga bantuan pengacara telah dilakukan.

Mengingat banyaknya kebutuhan pengacara, Kemlu saat ini juga sedang mengupayakan dukungan pengacara pro bono di berbagai negara. Hingga akhir September 2015, Kemlu bersama perwakilan RI telah menangani sebanyak 87.673 kasus WNI di luar negeri, dengan tingkat penyelesaian di atas 90 persen.

Sebagian dari kasus tersebut adalah kasus-kasus hukum, atau pelanggaran kontrak TKI yang membutuhkan bantuan perwakilan RI di luar negeri.

Seorang peneliti masalah TKI dari University of New South Wales (UNSW), Basina Falbenblum, mengatakan, dalam kasus Indonesia, misi diplomatik di luar negeri telah memainkan peran yang sangat penting dan membuat berbagai terobosan.

Namun, untuk ke depan, perwakilan RI di luar negeri perlu menekankan pelibatan TKI itu sendiri dalam proses penyelesaian, sebagai bagian dari proses pendidikan hukum terhadap TKI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com