Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Anggap Wajar Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Setahun Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2015, 15:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah hal wajar. Ia menilai, satu tahun masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang kinerja pemerintahan.

"Saya rasa wajar saja ada publik yang tidak puas. Ketidakpuasan ini kan kadang-kadang apa yang dikerjakan dan hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan yang begitu besar," tutur Yuddy di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Yuddy mengambil contoh ketidakpuasan masyarakat pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus tinggi. Menurut dia, saat ini negara masih dikuasai ekonomi global yang efeknya berdampak pada semua negara.

Selain itu, ia juga menilai kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi kompetisi perdagangan antarkawasan dan kebijakan fiskal negara adidaya.

"Lalu kita ingin memperkuat rupiah secara drastis, kan tidak mungkin," kata Yuddy.

Bandingkan dengan AS

Yuddy menambahkan, dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, hanya beberapa persen yang paham betul mengenai ekonomi. Sedangkan sisanya hanya memberikan penilaian berdasarkan apa yang nyata dilihat, didengar, dan dirasakan.

Selain masa pemerintahan yang baru satu tahun, Yuddy juga menilai masyarakat mematok harapan terlalu tinggi tehadap pemerintah. Dengan demikian, pada kondisi-kondisi tertentu ketika pemerintah tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, maka akan dinilai gagal dan tidak memuaskan.

"Di Amerika Serikat saja, hampir semua presiden yang populer sekalipun, semuanya pada tahun pertama tingkat kepuasan publiknya drop," ujar Yuddy.

Ia menilai, angka tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sekitar 48 persen masih lebih baik dari Amerika Serikat yang tingkat kepuasan publiknya sempat drop di bawah angka 40 persen.

"Jadi, setahun ini menurut saya sesuatu yang lumrah kalau capaian pemerintah belum sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nanti kalau sudah jalan dua tahun bolehlah dimaki-maki," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com