Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Anggota DPR "Rada-rada Beloon", Fahri Hamzah Ditegur MKD

Kompas.com - 19/10/2015, 17:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melanggar kode etik ringan karena menyebut banyak anggota DPR "rada-rada beloon" dalam wawancara dengan sebuah televisi swasta.

"MKD memutuskan memberikan teguran," kata Ketua MKD Surahman Hidayat seusai pengambilan putusan secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Dalam pertimbangannya, MKD menilai, sikap Fahri yang menyebut banyak anggota DPR beloon di depan publik merupakan perbuatan yang tidak elok. "Mungkin maksudnya baik, tetapi itu kan dinilai tidak pas, tidak elok," ucap Surahman.

Dengan putusan ini, MKD memberikan peringatan kepada Fahri agar lebih berhati-hati dalam bersikap, khususnya saat berbicara di media massa. MKD meminta agar Fahri tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut pada kemudian hari.

Fahri sendiri baru diperiksa sekali oleh MKD pada Kamis (15/10/2015) pekan lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, bukan di ruang sidang MKD.

Fahri Hamzah mengatakan, banyak anggota DPR rada-rada beloon dalam wawancara di televisi terkait pembangunan gedung baru DPR beberapa waktu lalu. Politisi PKS itu mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Sebab, kata dia, anggota DPR dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya, kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas. Kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu," kata Fahri.

Anggota Fraksi Hanura, Inaz Nasrullah Zubir, yang tak terima dengan ucapan Fahri tersebut lantas melaporkannya ke MKD. (Baca: Anggota Fraksi Hanura Akan Adukan Fahri Hamzah soal Sebutan DPR Beloon)

Sebelumnya, Fahri meminta anggota DPR tidak tersinggung oleh ucapannya tersebut. Dia tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. "Sudahlah," ujar Fahri, Kamis (27/8/2015). (Baca: Fahri Hamzah Minta DPR Tak Tersinggung oleh Sebutan "Rada-rada Beloon")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com