Fahri Hamzah Minta DPR Tak Tersinggung oleh Sebutan "Rada-rada Beloon"

Kompas.com - 27/08/2015, 11:21 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak ingin memperpanjang masalah tentang sebutan "rada-rada beloon" terhadap anggota parlemen. Ia meminta anggota DPR tidak tersinggung oleh ucapannya tersebut.

"Sudahlah," kata Fahri saat ditanya mengenai laporan anggota Fraksi Hanura terhadap ucapannya tersebut, Kamis (27/8/2015).

Fahri enggan menanggapi lagi perihal aduan tersebut. Adapun mengenai pembangunan tujuh proyek tersebut, Fahri menegaskan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski ada sejumlah fraksi yang tak sepakat, Ketua Tim Implementasi dan Reformasi Parlemen ini menegaskan bahwa pengerjaan tujuh proyek sudah sesuai mekanisme yang ada.

"Semua on the right track, by plan, bukan rencana pribadi, diketok di BURT, di Sekjen, dengan Banggar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fahri mengatakan, berbahaya bila DPR tidak diperkuat sebab DPR mempunyai peran penting pada era demokrasi seperti sekarang ini. "DPR ini orang baik-baik. Bantu mereka memperkuat diri. Ini pilihan rakyat, jadi kalau saya pakai 'rada-rada', jangan tersinggung. Ini teori representasi," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Anggota Fraksi Hanura, Inas Nasruloh Zubir, sebelumnya menyerahkan laporan ke sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena merasa tersinggung atas pernyataan Fahri yang menyebut bahwa anggota DPR rada-rada beloon. Ia meminta Fahri segera meminta maaf lewat media massa. (Baca: Anggota F-Hanura Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf soal Sebutan Beloon)

"Kami minta ini segera diproses secepatnya agar marwah DPR ini terjaga dengan baik," kata Inas.

Dalam wawancara di televisi terkait pembangunan tujuh proyek DPR beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, pola pikir anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, anggota parlemen dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka. (Baca: Ruhut: Jangan Gara-gara Gedung Baru, DPR Kita Jadi Beloon)

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat," kata Fahri tentang latar belakang pentingnya pembangunan tujuh proyek di DPR.

Dengan kondisi tersebut, Fahri menilai, kemampuan anggota DPR perlu diperkuat dengan staf, sistem pendukung, pusat kajian, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X