Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soetrisno Bachir Puji Kinerja Setahun Jokowi-Jusuf Kalla

Kompas.com - 13/10/2015, 15:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir memuji setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Soetrisno, pemerintahan Jokowi-JK berhasil dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Soetrisno lantas menyebut keberhasilan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Sekarang kekhawatiran masyarakat yang begitu didramatisir seolah-olah negara ini akan bangkrut gara-gara dollar mau mencapai Rp 15.000. Nah ternyata begitu dollar menurun, kita semangat lagi kan. Masak kita ini semangat berbangsa dan bernegara hanya dikarenakan dollar?" kata Soetrisno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Soetrisno menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII). Ia menyampaikan undangan agar Kalla menghadiri musyawarah nasional Keluarga Besar Alumni Pelajar Islam Indonesia yang berlangsung pada 13 hingga 15 November mendatang di Jakarta.

Kendati demikian, Soetrisno menilai bahwa keberhasilan pemerintah tidak selamanya ditentukan dari besar kecilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Menurut dia, naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar merupakan hal yang wajar.

"Jadi jangan diperbesar, dollar naik turun itu biasa, banyak spekulan, yang penting kita fokus sendiri pada bangsa sendiri, pada diri kita sendiri, jangan mau diombang-ambingkan urusan dollar mendekati Rp 15.000, sekarang gara-gara turun, semangat semua," ucap Soetrisno.

Ia juga optimistis Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik. Soetrisno yakin rata-rata angka pertumbuhan ekonomi dalam setahun bisa meningkat.

"Sesuai dengan program Jokowi-JK, nanti kan pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7 persen dalam 5 tahun. Saya yakin walau kita sekarang ini sekitar 5 persen, itu akan nanti terkejar untuk rata-rats 7 persen,berarti kan ada yag 8 persen dan 8,5 persen," tutur Soetrisno.

Menurut dia, Jokowi-Kalla adalah pemimpin yang tidak hanya berwacana. Salah satu kebijakan Jokowi-JK yang dipuji Soetrisno berkaitan dengan arahan agar menjual barang hasil olahan.

"Nah ini perlu suatu kerja besar yang dilakukan bukan oleh presiden, melainkan oleh aparatnya dan dunia usaha. Dunia usaha jangan main mengekspor atau impor bahan mentah, tetapi memproses. Kalau karet diproses dulu jadi ban, dan lain-lain. Demikian juga kalau kayu harus dibikin meubel kaya Pak Jokowi," kata Soetrisno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com