Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR: Kita ke Luar Negeri Enggak Jalan-jalan, Semuanya Kerja

Kompas.com - 06/10/2015, 13:14 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menjamin setiap kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR akan berlangsung secara transparan dan bisa dimonitor oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu cara untuk menciptakan transparansi kunjungan kerja anggota DPR, kata dia, ialah dengan mengikutsertakan wartawan.

"Makanya, kepergian ke luar negeri sekarang wajib ikutkan media biar masyarakat tahu apa yang dikerjakan anggota Dewan di sana," ujar Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Agus menuturkan, media massa diharapkan mampu memberikan informasi dengan cepat kepada masyarakat. Politisi Partai Demokrat tersebut menampik kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota Dewan untuk sekadar jalan-jalan.

"Karena kita kan juga memberikan keterangan, informasi kepada rakyat Indonesia. Kalau kita pergi itu kita enggak jalan-jalan loh, semuanya kita bekerja, semuanya kan diliput media. Mereka yang melaporkan kepada masyarakat," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR juga bertujuan untuk menjalankan peran diplomasi parlemen. Hal itu tercantum dalam UU MD3 dan telah diratifikasi dalam statuta Inter-Parliamentary Union (IPU).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga pernah mengatakan bahwa setiap kunjungan kerja ke luar negeri merupakan hal yang wajar dan bentuk fungsi politik bagi setiap pejabat maupun suatu negara dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. (Baca: Pimpinan DPR Bantah Kunjungan ke Arab Saudi Dianggap Gratifikasi)

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri merupakan upaya DPR dalam memberikan dukungan kepada pemerintah sebagai second track diplomacy.

Menurut Fadli, fungsi diplomatik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga parlemen. (Baca: Bagi Fadli Zon, Pertemuan dengan Donald Trump Bentuk Diplomasi Ekonomi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com