Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Baleg Sebut Jumlah Personel Pamdal DPR Masih Kurang

Kompas.com - 02/10/2015, 18:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai, jumlah personel pengamanan dalam yang dimiliki DPR saat ini masih kurang. Hanya ada 478 personel pamdal DPR yang bertugas untuk mengamankan Kompleks Parlemen dengan luas wilayah 38,2 hektar.

"Dengan sistem tugas shift dirasakan masih kurang apalagi tidak ditunjang dengan sikap yang profesional," kata Firman di Kompleks Parlemen, Jumat (2/10/2015).

Ia menjelaskan, ada lima gedung yang terdiri atas 51 lantai dan 23 unit lift yang harus dijaga. Selain itu, ada pula 15 gerbang, 22 lahan parkir, dan 80 tempat makam yang juga memerlukan penjagaan mereka.

"Sistem pengamanan yang ada masih mengabaikan peningkatan jumlah penghuni gedung parlemen dan tamu yang berkunjung. Saat ini, tidak kurang dari 9.660 orang yang beraktivitas setiap harinya, mulai dari pegawai setjen, tenaga honorer, staf anggota, tenaga outsourcing," ujarnya.

Kondisi itu, kata dia, diperburuk dengan kurang teraturnya koordinasi antar pamdal. Hal itu tidak terlepas dari adanya perbedaan prosedur tetap dalam pengamanan yang diterapkan DPR, MPR dan DPD.

Politisi Partai Golkar itu berharap, sistem keamanan terpadu (SKT) yang sedang disusun Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR saat ini bisa mengkoordinasi kinerja pamdal dan aparat kepolisian yang bertugas sehari-hari.

"Karena yang sekarang ini DPR punya pamdal sendiri, DPD punya sendiri, MPR punya sendiri. Masing-masing punya Protap berbeda, sementara akses masuk tuh satu kompleks," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com