Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Akan Sampaikan Kritik ke Raja Arab Saudi soal Musibah Mina

Kompas.com - 25/09/2015, 11:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto menyesalkan terjadinya musibah di Mina, Mekkah, yang menyebabkan meninggalnya ratusan jemaah haji karena terinjak-injak saat hendak melakukan lempar jumrah. Novanto yang sedang menunaikan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi mengaku akan menyampaikan kritiknya atas musibah ini kepada Raja Salman.

"Sudah sepatutnya insiden Mina ini menjadi pelajaran berharga untuk mengevaluasi secara keseluruhan prosesi ritual keagamaan rukun kelima berlangsung di Tanah Suci Mekkah," kata Novanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/9/2015).

Novanto menyoroti hal ini karena tragedi di Mina bukan satu kali terjadi. Pada 1990, tragedi lebih besar menewaskan 1.426 orang, termasuk di antaranya jemaah haji Indonesia saat berdesak-desakan di sebuah terowongan di Mina.

"Oleh karena itu, kita tentu menyayangkan insiden ini dan mendesak seluruh otoritas yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji mengambil langkah-langkah strategis demi mengakomodasi seluruh kepentingan jemaah, baik yang meninggal dunia maupun mereka yang terluka. Langkah-langkah penanganan juga diperlukan kepada seluruh keluarga jemaah yang dilanda musibah," ucap Novanto.

Secara khusus, politisi Partai Golkar ini mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, untuk mengambil tindakan penanganan yang diperlukan dalam merespons tragedi Mina. Apalagi, Sekjen OKI saat ini, Iyad bin Amin Madani, berasal dari Arab Saudi.

Novanto juga berharap agar Pemerintah Indonesia ikut menyuarakan dan berkontribusi penuh dalam permasalahan ini, sekaligus ikut memberikan solusi agar permasalahan di Mina tidak terulang pada musim haji berikutnya. Ia mendesak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Ekonomi Dunia, The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral. Hal itu perlu karena ritual tahunan ibadah haji merupakan ritual besar yang memiliki dampak ekonomi yang tidak sedikit bagi negara-negara berkembang.

Novanto berpendapat, saat ini sudah waktunya penyelenggaraan ibadah haji melibatkan seluruh negara di dunia, khususnya negara dengan penduduk Islam terbesar seperti Indonesia. Tujuannya agar seluruh permasalahan haji berikut langkah-langkah penyelesaiannya dapat terhindar dari musibah seperti yang terjadi di Mina kemarin.

"Saya akan mengutarakan langsung pendapat saya ini kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman, yang mengundang saya dalam pertemuan hari ini pukul 13.30 waktu setempat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com