Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Setjen DPR Ungkap Kejanggalan Rombongan DPR ke AS

Kompas.com - 16/09/2015, 20:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dokumen yang diperoleh Mahkamah Kehormatan Dewan dari Sekretariat Jenderal DPR mengungkap sejumlah kejanggalan perjalanan dinas Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan ke Amerika Serikat. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, salah satu kejanggalan yang ditemukan adalah mengenai jumlah rombongan yang berangkat.

Menurut dia, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, anggota DPR yang berangkat ke AS seharusnya berjumlah tujuh orang. Namun, dokumen yang didapatkan MKD dari pihak Setjen DPR menunjukkan bahwa jumlah rombongan yang berangkat mencapai 20 orang dengan anggaran lebih dari Rp 2,5 miliar.

"Itu yang mau diklarifikasi ke Sekjen DPR. 20 orang itu termasuk ajudan, sekretaris pribadi, dan staf khusus. Tetapi, enggak ada anggota keluarga," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Selain itu, masih berdasarkan dokumen Setjen DPR, ditemukan pula bahwa Ketua DPR dan rombongan hanya dijadwalkan berada di AS hingga tanggal 3 September. Rombongan dijadwalkan berangkat pada tanggal 29 Agustus, mengikuti konferensi parlemen dunia pada tanggal 31 Agustus-2 September, dan pulang ke Indonesia keesokan harinya. "Tanggal 4 sudah harus di Indonesia," ucap Junimart.

Namun nyatanya, sebagian rombongan, termasuk Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, baru tiba di Indonesia pada tanggal 12 September, Sabtu malam.

"Kita harus mengundang kedutaan besar (Indonesia untuk Amerika Serikat) apakah mereka memfasilitasi setelah tanggal tiga, kalau ya, dari mana anggarannya. Bagaimana protokolernya," ucap Junimart.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi mengenai tuduhan kejanggalan tersebut. Bahkan, Winantuningtyastiti juga tidak hadir memenuhi panggilan MKD siang ini.

Menurut Junimart, dia berhalangan hadir karena rapat dengan pimpinan DPR. Winantuningtyastiti sudah mengirim surat dan meminta MKD izin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR.

Adapun Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf enggan berkomentar saat dimintai tanggapannya mengenai kejanggalan ini. "Saya tidak mau komentar lagi. Saya di-bully terus," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com