Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Ingin Pengguna Narkoba Direhabilitasi di Penjara

Kompas.com - 15/09/2015, 14:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso menegaskan, keinginannya agar pengguna narkoba dipenjara bukan berarti mengesampingkan proses rehabilitasi.

Budi mengatakan, nantinya pengguna narkoba akan tetap menjalani rehabilitasi sambil tetap menjalani hukumannya di penjara.

"Rehabilitasi bukan tidak boleh, tetapi semua melalui prosedur penegakan hukum. Rehabilitasi itu nanti dilaksanakan bersamaan dengan dia melaksanakan ancaman hukuman itu," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Misalnya, pengguna narkoba yang divonis bersalah dan dipenjara selama tiga bulan, maka dia juga akan menjalani rehabilitasi selama tiga bulan. Menurut dia, cara tersebut akan membuat pengguna narkoba kapok, sekaligus membuat mereka sembuh dari pengaruh narkoba. (Baca: Tak Setuju dengan Budi Waseso, Jaksa Agung Ingin Pengguna Narkoba Tetap Direhab)

"Bukan tidak boleh direhabilitasi karena menurut undang-undang itu harus (direhab), kita tata kembali, atur kembali sehingga rehabilitasi itu efektif dan bermanfaat buat korban-korban itu. Itu yang paling penting," ucapnya.

Namun, Budi menegaskan tidak semua pengguna narkoba secara otomatis akan mendapatkan rehabilitasi, tetapi harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.

"Nanti itu perlu melalui asessment, lalu keputusan dari hakim, jaksa, kepolisian dan BNN, bersama-sama," ucap mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Budi mengaku akan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Poin yang akan diusulkan untuk direvisi adalah soal pencandu narkotika wajib direhabilitasi atau tidak dipidana.

Ia ingin hukum tidak memandang apakah seseorang itu pengguna atau bandar narkotika. Semua harus dikenakan sanksi pidana. (Baca: Baru Jabat Kepala BNN, Buwas Langsung Ingin Pengguna Narkoba Dipenjara)

"Karena bandar-bandar narkoba itu berlindung di balik status pengguna saja, akhirnya dia hanya kena rehabilitasi. Begitu rehabilitasi, pakai duit siapa? Ya duit negara. Artinya, merugikan negara dua kali," ujar Budi di Mabes Polri, Jumat (4/9/2015).

Fenomena tersebut, kata Budi, juga atas andil oknum aparat penegak hukum sendiri. Ia tidak memungkiri ada aparat penegak hukum yang memainkan pasal agar pelaku dihukum lebih rendah dari yang seharusnya.

Pada Juni 2015, Anang Iskandar ketika masih menjabat Kepala BNN mengatakan, jumlah pemakai narkoba yang dipenjara mencapai angka puluhan ribu selama lima tahun belakangan.

Padahal, kata dia, memenjarakan korban sama saja menyuburkan peredaran barang haram tersebut di dalam penjara. (Baca: Kepala BNN: Pemakai Dipenjara Justru Suburkan Peredaran Narkoba karena...)

"Kita harus menyadari penyalah guna itu orang sakit, ketika dia kambuh, akhirnya butuh narkoba. Dia dapat barang dari mana? Ya dari luar. Nah, ini yang menjadi ladang para bandar narkoba untuk mengedarkan di penjara," kata Anang ketika itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com