Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Dukung Usul Sutiyoso untuk Tambah Anggaran BIN Jadi Rp 3,7 Triliun

Kompas.com - 11/09/2015, 07:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR RI mendukung permintaan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso untuk menaikkan anggaran BIN menjadi sebesar Rp 3,7 triliun. Anggaran tersebut akan diupayakan untuk disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

"Kita dukung peningkatan anggaran ini. Di luar negeri itu tidak pakai hitungan kalau memberi anggaran untuk intelijen, apalagi fungsi BIN lebih berat dari intelijen di luar negeri," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tandjung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Asril, anggaran sebesar Rp 3,7 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk merekrut 1000 personel BIN di tingkat daerah. Kemudian, anggaran akan digunakan untuk pendidikan personel baru di tingkat pusat, seperti intel kepolisian dan intel kejaksaan.

Selain itu, Sutiyoso juga berencana menambah 12 anggota BIN di luar negeri. Saat ini, perwakilan BIN di luar negeri terdapat di 20 negara, yang sebagian besar di negara-negara Timur Tengah.

"Kami minta BIN membuat uraian kebutuhan dan syarat-syarat tertulis. Kami akan tindak lanjuti hasil rapat kerja sekarang supaya ada kesesuaianlah antara kebutuhan dengan anggaran yang diminta," kata Asril.

Adapun jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016 adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang semula diminta sebesar Rp 2,7 triliun. Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta agar DPR ikut memperjuangkan jumlah anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BIN saat ini, yaitu Rp 3,7 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com