Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Banyak yang Rindu dan Bilang "I Want SBY Back"

Kompas.com - 09/09/2015, 11:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengklaim, banyak masyarakat yang merindukan sosok kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI. Menurut dia, banyak masyarakat yang menilai bahwa ayah Ibas tersebut berhasil memimpin Indonesia.

"Banyak yang rindu dan bilang, 'I want SBY back'," kata Ibas saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-14 Demokrat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

SBY yang hadir dan duduk di barisan paling depan hanya mengangguk kecil mendengar pujian Ibas. Adapun puluhan anggota fraksi dan elite Demokrat yang hadir pun bertepuk tangan riuh. 

"Saya tersenyum saja mendengar pujian itu. Kalau begitu, artinya fraksi kita dicintai masyarakat luas," ucap Ibas.

Dalam sambutannya, Ibas menyinggung berbagai permasalahan yang terjadi pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di antaranya, Ibas menyebut krisis global yang berdampak terhadap Indonesia, terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan pokok, pemutusan hubungan kerja, hingga kekeringan dan kebakaran hutan. (Baca: HUT Ke-14 Demokrat dan Ultah SBY, Kader Diminta Gelar Upacara Pukul 09.49)

Masalah-masalah itu, kata Ibas, menunjukkan bahwa mengelola Indonesia memang bukanlah sesuatu yang mudah. (Baca: SBY Instruksikan Kader Demokrat Tak Salahkan Pemerintah soal Kondisi Ekonomi)

"Alhamdulillah, ini artinya karya SBY selama 10 tahun nyata dan terbukti," ucap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat ini.

Setelah Ibas berpidato, giliran SBY bicara. Saat itu, SBY menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju kembali dalam Pemilihan Presiden 2019.  (baca: Ibas Sebut "I Want SBY Back", Bapaknya Bilang "Saya Bukan Calon Presiden")

"Di samping saya saat ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat, saya adalah mantan presiden, bukan calon presiden," kata SBY dalam awal pidatonya.

SBY mengaku perlu mengklarifikasi posisinya tersebut. Meski begitu, hingga akhir pidatonya, SBY tak menjelaskan apa yang membuat dia harus memberikan klarifikasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com