Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Akui Penangkapan Kapal Asing Hanya Solusi Jangka Pendek

Kompas.com - 07/09/2015, 12:57 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui upaya penangkapan kapal asing pencuri ikan hanya solusi jangka pendek. Tanpa meningkatkan kemampuan pengelolaan ikan, ketahanan nasional dalam bidang bahari sulit terwujud.

"Bicara soal ketahanan nasional dalam bahari, bukan beli kapal perang tetapi bagaimana wawasan nusantara kita, bagaimana keadilan ekonomi di Indonesia jalan dengan sifat bahari, dengan kekuatan bahari. Solusi untuk menangkap kapal asing (berikan) syok terapi, iya, tetapi jangka panjang, tanpa perbaikan kemampuan pengolaan, tidak (mungkin)" kata Kalla, saat memberikan pengarahan kepada peserta program pendidikan singkat angkatan dan program pendidikan reguler angkatan Lembaga Ketahanan Nasional, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurut Kalla, masalah perikanan dalam negeri bisa diselesaikan melalui dua cara, yakni meningkatkan kapasitas listrik serta membangun banyak pelabuhan. Listrik diperlukan untuk menunjang pengadaan fasilitas pendingin ikan. Ada pun kekurangan fasilitas pendingin mengakibatkan sulitnya mengambil ikan dalam jumlah besar.

"Kekurangan listrik, tidak ada cold storage, maka tidak bisa kita produksi besar-besaran," kata Kalla.

Sementara itu, menurut Kalla, negara lain bisa menangkap ikan di Indonesia dalam jumlah besar karena mereka memiliki kapal induk dengan fasilitas pendingin ikan yang cukup.

"Karena mereka pasang kapal-kapal induk di luar Inddonesia, nangkap ikan, bawa ke luar, jadi apa yang harus dibuat setelah ini, karena Susi sudah menangkap begitu banyak kapal-kapal, sekarang tinggal bangun-bangun pelabuhan yang banyak dengan listrik yang kuat," sambung Kalla.

Oleh karena itu, Kalla menilai perlunya pembangunan pelabuhan dengan kapasitas listrik yang besar. Sebab, tanpa fasilitas pendingin, kualitas ikan yang ditangkap akan berkurang sehingga harganya pun jatuh di pasaran.

Wapres juga menekankan perlunya pendidikan teknologi terkait bahari demi mewujudkan ketahanan bahari. Budaya bahari harus disertai dengan kemampuan teknologi. Menurut Wapres, teknologi bahari saat ini berkembang luar biasa. Dengan teknologi, ongkos produksi barang pun bisa berkurang. Salah satu contoh perkembangan teknologi yang disampaikan Kalla adalah kontainer dan mobil crane.

"Kenapa kontainer menyebabkan perdagangan naik, karena kontainer memotong biaya 50 persen. Dulu kenapa pelabuhan langsung sepi setelah kontainer? Karena tidak ada lagi kuli-kuli pelabuhan, yang ada crane-crane, yang sedikit dipertanyakan di Pelindo itu," tutur Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com