Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Kami Ajukan Dua Calon Kabareskrim, Presiden Pilih Pak Anang

Kompas.com - 04/09/2015, 11:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/9/2015) pagi. Badrodin ingin melaporkan rotasi jabatan di Polri, di antaranya pergantian Kepala Bareskrim Polri dan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Komjen Budi Waseso akan menjabat Kepala BNN menggantikan Komjen Anang Iskandar. Adapun Anang akan menjabat Kabareskrim. (Baca: Budi Waseso Pertanyakan Cara Berpikir Jusuf Kalla soal Kasus Pelindo)

"Kami sudah terima keppres tentang pemberhentian Komjen Anang sebagai Kepala BNN dan pengangkatan Pak Budi Waseso sebagai Kepala BNN," ujar Badrodin seusai menemui Jokowi.

Badrodin menjelaskan, setidaknya ada 71 perwira tinggi Polri yang mengalami rotasi jabatan. Menurut dia, rotasi tersebut adalah hal biasa karena telah melalui proses dan mekanisme di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

"Pasti ada yang tanya, kok ada yang cuma tiga bulan, lima bulan, ada yang satu tahun lebih. Ya, memang di Polri itu, pergantian seperti itu biasa, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada yang karena pensiun, ada yang diganti, ada yang untuk pembinaan karier," ucap Badrodin.

Kapolri menjelaskan, pergeseran perwira tinggi selalu mendapat pengarahan dari Presiden. Begitu pula dengan pergantian Kabareskrim. (Baca: Budi Waseso: Namanya Pak Buwas, Ya Tetap Buas...)

"Yang kali ini kami ajukan dua calon (Kabareskrim) dan akhirnya dipilih Presiden, yaitu Pak Anang," kata Badrodin yang enggan menyebutkan calon lain pengganti Budi Waseso itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com