Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadli Zon, Ekonomi Memburuk Bukan karena Koalisi, melainkan Kegagalan Jokowi

Kompas.com - 03/09/2015, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, akar masalah dari situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukanlah pada persoalan dukungan politik. Menurut dia, masalah itu tidak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"KMP sejauh ini obyektif dan tidak pernah menjegal pemerintah, karena KMP ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015), seperti dikutip Antara.

Fadli mengatakan, keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR, melainkan karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Amien Rais Bicara soal "Rangkulan Maut")

Dia menilai, pemerintah tidak mampu mengonsolidasikan timnya, tidak mampu mendiagnosis, dan bahkan tidak tahu mana yang menjadi prioritas.

"Bahkan Presiden (Joko Widodo) sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya, dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan presiden," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengkritik bahwa pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum, khususnya di bidang ekonomi. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih Keluar dari KMP)

Menurut dia, dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, situasi ekonomi tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya.

"Jadi ini terkait leadership dalam pemerintahan. Pemerintah tidak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi," kata Fadli.

Dia mengatakan, kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban utang luar negeri makin meningkat. Selain itu, menurut dia, rupiah terpuruk hebat sejak 1998 dan cadangan devisa menurun. (Baca: "Tidak Ada Makan Siang Gratis, Pasti PAN Akan Masuk Kabinet")

"Sehingga, jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai (PAN) ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini," katanya.

Dia menegaskan, DPR saat ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat. Fadli mengatakan, makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung penuh segala program yang dijalankan pemerintahan. (Baca: Jokowi: Saya Sangat Menghargai Bergabungnya PAN

"PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program pemerintah," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Dia mengatakan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berperan bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

Menurut dia, sudah saatnya PAN menilai semua pemangku kepentingan ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia, serta kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com