Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Gabung ke Pemerintah, Amien Rais Bicara soal "Rangkulan Maut"

Kompas.com - 03/09/2015, 11:58 WIB
Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengingatkan pemerintah agar rangkulan yang dilakukan terhadap PAN tidak menjadi "rangkulan maut" yang hanya bertujuan memecah belah kekuatan politik.

Rangkulan agar PAN mendukung pemerintah sebaiknya dilakukan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. "Nah, pertemuan Ketua Umum PAN dan Jokowi harus diletakkan dalam perspektif ini," ujar Amien Rais saat menggelar jumpa pers di kediaman pribadinya di Pandean Sawitsari, Condongcatur, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (3/9/2015).

"Jika pertemuan itu untuk menghadapi krisis ekonomi, tentu kita syukuri," sambung Amien.

Amien menyayangkan jika pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo hanya berhenti untuk membujuk PAN masuk dalam pemerintahan. "Dengan hitungan remeh-remeh seperti hanya untuk jumlah kursi lebih besar, dengan imbalan dua tiga kursi, maka ada usaha pecah belah kekuatan politik," kata Amien.

"Bila Golkar berhasil dipecah, PPP berhasil diadu domba, maka rangkulan pemerintah kepada PAN bisa menjadi rangkulan maut," tegas dia lagi.

Amien lalu mengaku masih menunggu perkembangan tentang isu ini hingga beberapa hari ke depan. Amien menunggu untuk memastikan apakah langkah pemerintah bermuara di koalisi nasional yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa, atau hanya manuver politis yang berlalu tanpa makna.

Sebelumnya diberitakan, Zulkifli Hasan mengaku telah berkomunikasi dengan Amien Rais mengenai keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah. "Sudah (komunikasi dengan Amien Rais)," ujar Zulkifli kemarin. (Baca: PAN Gabung ke KIH, Zulkifli Hasan Sudah Hubungi Amien Rais)

Zulkifli tidak menyebutkan apa reaksi Amien Rais, selaku pendiri PAN, atas langkah PAN bergabung dengan pemerintah. Namun, dia menyatakan, keputusan itu diambil karena PAN ingin hadir berkontribusi bagi bangsa.

Zulkifli juga mengatakan bahwa salah satu alasan partainya mengubah arah politik dengan mendukung pemerintah adalah memperkuat stabilitas perekonomian. Zulkifli yakin, keputusan PAN untuk bergabung dengan pemerintah bakal meningkatkan jumlah investor di Indonesia. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Zulkifli Yakin Jumlah Investor Akan Meningkat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com