Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kabar Pergantian Budi Waseso, Wapres JK Serahkan kepada Kapolri

Kompas.com - 02/09/2015, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak mencampuri urusan rotasi pejabat kepolisian, termasuk kabar penggeseran posisi Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Kalla, rotasi pejabat Polri semacam ini merupakan kewenangan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

"Itu masalah Kapolri, tanya Kapolri. Tentu Kapolri yang memutuskan, kan anak buah Kapolri. Kalau menteri mau dicopot, boleh tanya ke saya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam rotasi pejabat di internal kepolisian. Mengenai kemungkinan pencopotan Waseso berkaitan dengan langkah Bareskrim Polri yang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Kalla enggan menjawabnya. Ia hanya menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan agar penegak hukum berhati-hati dalam mengusut suatu kasus. Kebijakan perdata, menurut dia, belum tentu dapat dipidanakan.

"Itu sesuai dengan aturan. Yang kedua, harus mendahulukan, ditersangkakan dulu, baru diumumkan. Kalau sudah terbukti, baru boleh diumumkan," kata Kalla. (Baca: Tanggapi Kabar Pencopotan Budi Waseso, Apa Kata Kapolri?)

Terkait kasus Pelindo II, Kalla sebelumnya menekankan bahwa penegak hukum harus bisa membedakan tindakan kriminal dengan kesalahan administrasi terkait korporasi. Menurut Kalla, kesalahan pemimpin korporasi dalam menetapkan suatu kebijakan belum tentu tergolong tindak pidana.

Beredar kabar, Budi Waseso digeser dari posisinya sebagai Kabareskrim. Budi disebut akan menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepada Kompas.com, salah seorang pejabat di Istana Kepresidenan membenarkan hal itu.

Sumber yang enggan disebut namanya itu menyebut bahwa Budi akan ditempatkan di BNPT oleh Presiden Joko Widodo. Adapun Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti hingga Rabu siang masih melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden seusai mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden. (Baca: Budi Waseso Mengaku Tak Masalah jika Diberhentikan sebagai Kabareskrim)

Pada saat semua menteri sudah meninggalkan ruang rapat, Badrodin diminta mendampingi Presiden untuk makan siang bersama.

Polri kemudian membantah informasi yang beredar soal pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri. Adapun Budi Waseso dilantik sebagai Kabareskrim pada 19 Januari 2015. Dia menggantikan posisi Komjen Suhardi Alius yang dipindah ke Lembaga Ketahanan Nasional. (Baca: Budi Waseso Digeser dari Kabareskrim?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com