Menaker: Perusahaan Jangan Jadikan PHK sebagai Pilihan Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta agar perusahaan tidak cepat mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK), meski mengalami penurunan keuntungan akibat kondisi perekonomian yang sedang melemah. Meski demikian, Kementerian Tenaga Kerja telah menyiapkan solusi bagi tenaga kerja yang di-PHK.

"Di kementerian saya, kami sudah berkomunikasi dengan pengusaha untuk tidak menjadikan PHK sebagai pilihan pertama dalam menyiasati krisis, tapi sebagai pilihan terakhir. Harus disiasati dengan cara lain dulu," ujar Hanif, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/6/2015).

Hanif mengatakan, per harinya ada 26 ribu dari potensi 30 ribu tenaga kerja yang diberhentikan dari pekerjaannya. Atas hal itu, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan pembenahan dalam bidang ekonomi.

Menurut Hanif, menghadapi masalah PHK tersebut, Kemenaker telah berupaya menyiapkan program-program yang dikhususkan bagi pegawai yang di-PHK. Berbagai program itu terdiri dari pengembangan usaha padat karya dan kewirausahaan, guna meningkatkan kemampuan dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Para buruh di Jabodetabek berencana menggelar unjuk rasa berupa gerak jalan dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka, untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas ketidakmampuan pemerintah menangani perekonomian yang melemah. Aksi yang direncanakan digelar pada Selasa (1/9/2015) tersebut akan dihadiri lebih kurang 10.000 buruh.