Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Risih Ada Karpet Merah di Pintu Masuk Gedung DPR

Kompas.com - 31/08/2015, 16:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengeluhkan adanya karpet merah yang dipasang di pintu masuk utama Gedung Nusantara III DPR. Karpet tersebut terbentang dari depan pintu masuk, hingga menuju lift ke ruang pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

Biasanya, hanya pimpinan DPR, MPR, DPD, beserta tamu-tamu "VIP" yang boleh melewati karpet merah. Di sisi kiri dan kanan, karpet tersebut diberikan garis pembatas yang juga berwarna merah.

Pada bagian depan pintu masuk, seorang petugas pengamanan dalam (pamdal) selalu siap siaga. Jika ada yang mencoba melewati karpet merah selain orang-orang yang sudah ditentukan, maka mereka akan langsung ditegur dan diarahkan untuk masuk dari pintu sebelah kiri dan kanan yang tidak dilalui oleh karpet merah.

Karpet itu mulai terpasang sejak DPR Periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Setya Novanto. "Saya minta itu dicabut lah, orang lewat jadi terganggu," kata Oesman Sapta yang tiba-tiba menyambangi press room DPR untuk mengeluhkan keberadaan karpet tersebut kepada wartawan.

Oesman Sapta sebagai Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPD mengaku sama sekali tak tahu mengenai pemasangan karpet itu. Tiba-tiba saja karpet sudah terpasang. Dia menilai, pemasangan karpet adalah inisiatif pimpinan DPR RI yang ingin dihormati.

"Lo pikir orang dihormati gara gara karpet? Orang dihormati itu karena isi manusianya," ujar dia.

Oesman Sapta juga menilai pemasangan karpet itu sama sekali tak mencerminkan lembaga wakil rakyat yang seharusnya dekat dengan rakyat. Adanya karpet merah itu justru membuat lembaga parlemen menjaga jarak dari rakyatnya.

"Harusnya Kalau ada tamu negara saja ini (karpet merah) baru dipasang," keluhnya.

Meski demikian, Oesman Sapta mengaku belum menyampaikan keluhannya ini secara langsung kepada pimpinan DPR atau pun pihak kesekjenan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com