Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Minta Kontras Laporkan Penyiksaan oleh Polisi ke Propam

Kompas.com - 25/08/2015, 14:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso meminta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan oknum polisi yang diduga melakukan penyiksaan ketika menangani suatu perkara ke bagian Profesi dan Pengamanan Polri.

"Saya mengapresiasi temuan Kontras. Kalau itu benar terjadi, tolong laporkan ke Propam. Itu kan artinya oknum Polri harus ditindak," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Budi mengatakan, seharusnya polisi tidak lagi mengejar pengakuan atau keterangan dengan cara menyiksa. Sebab, dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri, sudah mengatur pembuktian tindak pidana berdasarkan sejumlah alat bukti selain keterangan. (baca: Kompolnas: Sudah Kuno kalau Polisi Masih Menyiksa)

“Kan ada alat bukti lain, dicari dong, saksi ahli, alat bukti surat, rekaman dan lain-lain. Tidak boleh disiksa sampai mengaku,” ujar Buwas.

Sesuai dengan mekanisme yang ada, jika ada laporan, Propam Polri pasti akan menindaklanjutinya. Jika Propam menyimpulkan kesalahan ada pada penyidik, berkasnya akan dilimpahkan ke Bareskrim untuk diusut melalui peradilan umum.

“Pasti kita pidanakan, jangan khawatir. Yang penting terbukti dulu dia menyiksa di Propam Polri,” ujar Budi.

Dalam kurun waktu Mei hingga Agustus 2015, Kontras mencatat ada tujuh orang meninggal dunia diduga akibat disiksa Polisi selama proses pemeriksaan, dua di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, ada 16 orang luka-luka karena mendapat perlakuan yang sama. (baca: Kontras: Di Mana Pimpinan Polri Saat Anak Buahnya Sewenang-wenang?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com