Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan Calon Pilkada Surabaya dan 2 Daerah Lain Diumumkan 30 Agustus

Kompas.com - 25/08/2015, 04:02 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan calon kepala daerah di Kota Surabaya, Kota Samarinda dan Kabupaten Pacitan akan diumumkan pada 30 Agustus 2015. Kemarin, Senin (24/8/2015), Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan pasangan calon di 257 daerah lainnya.

Sebelumnya, ketiga daerah tersebut termasuk dalam daftar daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Setelah melalui perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga hari, yaitu pada 9-11 Agustus 2015, ketiga daerah tersebut memiliki tambahan jumlah pasangan calon.

"Setelah penetapan, akan diberikan tiga hari waktu jeda, kemudian dilanjutkan dengan tahapan kampanye," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin malam.

Adapun dari 257 daerah lainnya yang telah yang telah melakukan proses penetapan, terdapat 59 pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi administrasi. Sementara 765 pasangan ditetapkan untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya.

Proses penetapan sedianya berlangsung di 261 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota. Namun, hingga pukul 20.00, Senin malam, terdapat empat KPU daerah yang belum selesai menggelar rapat pleno, yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Karo, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Selayar.

Untuk tiga daerah lain, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, pelaksanaan pilkada akan ditunda hingga 2017. Penundaan dilakukan karena setelah waktu perpanjangan, ketiga daerah tersebut hanya memiliki satu pasangan calon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com