Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rizal Ramli Tidak Akan Tutup Mulut"

Kompas.com - 22/08/2015, 11:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Tjipta Lesmana yakin pernyataan Rizal Ramli yang menjadi kontroversi beberapa waktu lalu, bukan yang terakhir. Ia yakin akan ada lagi pernyataan-pernyataan serupa yang muncul ke depan.

"Saya yakin RR tidak akan tutup mulut. Dia itu sudah siap dipecat, pintar dia itu," ujar Tjipta di acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2015).

Keyakinan Tjipta bukannya tanpa alasan. Dia mengenal betul karakter Rizal yang tidak bisa melihat hal yang dianggap tak tepat dan kerap mengumbarnya ke publik. Tjipta pun tidak terkejut Rizal mendapatkan 'serangan' dari sejumlah pejabat pemerintah atas pernyataannya yang kontroversialnya itu.

Menurut Tjipta, pernyataan Rizal itu memang 'menyentil' banyak pihak yang terganggu kepentingannya. "Bayangkan saja, begitu dilantik menteri, dia (Rizal) langsung usul ke Presiden, lebih baik nomenklatur kementeriannya diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Makanya Rizal langsung bilang ke media," ujar Tjipta.

"Nah, kalau nomenklaturnya begitu, banyak bidang yang diambilalih. Inilah yang menjadi penyebab banyak pejabat enggak suka sama dia, termasuk Pak JK," lanjut Tjipta.

Tjipta pun mendukung penuh Rizal membuka kebijakan-kebijakan Pemerintah ke ruang publik demi azas transparansi.

Sebelumnya, sehari setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal langsung mengkritik Kementerian BUMN yang berencana membeli pesawat baru untuk perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Menurut Rizal, pembelian belum perlu. Setelah itu, Rizal lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, target Pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Dia menilai proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hinga 2019 itu tak masuk akal. Bahkan, ia menilai proyek itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com