Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mekanisme Peradilan HAM Tetap Ada dalam RUU KKR

Kompas.com - 21/08/2015, 15:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) mengenai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu tetap mengakomodasi mekanisme pengadilan HAM ad hoc. Meski demikian, mekanisme rekonsiliasi tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

"Arahan Bapak Presiden, apa ada cara lain (selain yudisial)? Pak Presiden selalu mengatakan kasus HAM masa lalu diselesaikan secara bijak, berarti jalan rekonsiliasi jalan yang lebih baik. Karena kalau dibuka pengadilan, kan tidak mudah pembuktiannya," ujar Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2015).

Menurut Mualimin, pemerintah sejak awal telah memiliki semangat untuk mencoba berbagai instrumen hukum yang lain dalam menyelesaikan kasus HAM. Dirjen HAM telah menghadiri berbagai pertemuan dengan sejumlah pihak sampai pada rencana pembentukan tim kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Adapun tim yang akan dibentuk terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan, TNI, Komnas HAM, Badan Intelijen Negara, dan beberapa lembaga lain.

Mualimin mengakui, banyak pihak yang menginginkan bahwa penyelesaian kasus HAM harus melalui yudisial dengan membentuk pengadilan ad hoc. Namun, pada kenyataannya, proses hukum sulit dilakukan karena bukti-bukti dan korban sulit dikumpulkan.

Meski demikian, menurut dia, RUU KKR akan tetap mencantumkan mekanisme pengadilan ad hoc karena hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM. Hingga saat ini, RUU KKR tersebut telah sampai pada harmonisasi tahap akhir di Ditjen HAM Kemenkumham.

"Semangatnya bahwa pengadilan HAM ad hoc disertai semangat untuk rekonsiliasi. Tetapi, karena sebagian besar korban HAM sudah sepuh, barangkali yang dibutuhkan adalah pengakuan dan permohonan maaf saja," kata Mualimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com