Kritik Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan Sebut Tidak Ada Anggota DPR yang Beloon

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyesalkan ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam wawancara di salah satu televisi swasta ketika membahas tujuh proyek pembangunan di kompleks Parlemen. Dalam acara itu, Fahri menyebut banyak anggota DPR yang beloon.

"Mas Fahri ini sahabat saya. Saya ingin ingatkan bahwa seluruh anggota DPR cerdas," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Taufik mengingatkan bahwa sebelum menjabat, seluruh anggota Dewan sudah melalui serangkaian tes di Komisi Pemilihan. Tes tersebut berupa Tes Potensi Akademik hingga tes kesehatan. Oleh karena itu, bisa dipastikan 560 anggota DPR memiliki otak yang cerdas.

"Tidak ada anggota DPR yang beloon," tegas Politisi Partai Amanat Nasional ini. (baca: Adian Napitupulu Kecam Fahri Hamzah yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) apakah akan memproses Fahri atas ucapannya itu. Namun, dia sendiri memaklumi sikap Fahri itu. (baca: Ruhut: Jangan Gara-gara Gedung Baru DPR Kita Jadi Beloon)

"Itu mungkin terlalu semangat saja. Jadi ini kita ingatkan," ucap politisi PAN itu.

Ketua MKD Surahman Hidayat sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus ucapan Fahri jika adanya aduan. MKD tidak akan berinisiatif untuk memeriksa Fahri atas pernyataannya itu. (baca: Jika Ada Aduan, MKD Akan Periksa Fahri yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.