Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Jangan Hanya Cari Pimpinan yang Pentingkan Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 20/08/2015, 13:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan KPK diingatkan agar tidak hanya memilih calon pimpinan yang memiliki semangat pencegahan tindak pidana korupsi semata. Sebab, saat ini yang dibutuhkan masyarakat yaitu pimpinan yang mampu memberantas praktik korupsi hingga ke akar.

"Kalau fokusnya ke pencegahan, ke depan KPK berubah nama saja jadi Komisi Pencegahan Korupsi. Padahal, saat ini yang bikin koruptor gerah itu kan pemberantasan KPK," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho dalam diskusi bertajuk "Menyandera (Seleksi) Pimpinan KPK" di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Sementara itu, Manager Anticorruption Information Center Transparency International Indonesia (TII) Ilham B Saenong mengatakan, jika melihat rekam jejak KPK, maka lembaga antirasua itu dianggap sebagai salah satu institusi yang berhasil dalam pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu, logika pencegahan jangan menjadi mindset pansel yang sekarang. Apa yang dilakukan Mas Bambang dan kawan-kawan terhadap KPK, bisa menjadikan lembaga itu sebagai lembaga pemukul koruptor," ujarnya.

Ahli hukum pidana dan pengajar di Universitas Indonesia, Ganjdar Laksmana, mengingatkan agar Pansel KPK melakukan proses pemilihan calon pimpinan KPK secara transparan. Jika diperlukan, kata dia, maka pada tahap terakhir proses seleksi, yakni wawancara, Pansel KPK dapat didampingi oleh ahli-ahli di masing-masing bidang. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diberikan pansel dapat lebih bervariasi sehingga pansel dapat menggali informasi lebih dalam dari setiap kandidat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com