Jubir JK: Apa Rizal Ramli Mau Lihat Indonesia Mati Lampu?

"RR (Rizal Ramli) ini apa mau lihat Indonesia mati lampu? Kalau cerdas dan bijaksana, Rizal Ramli harusnya membantu pemikiran, melakukan terobosan. Setidaknya kalau tidak mampu, lebih tutup mulut saja. Kalau mau tahu tentang program listrik, tidak usah menantang-nantang, ada forumnya. Rizal bisa manfaatkan kesempatan bertanya pada sidang kabinet atau rapat terbatas. Ini negara ada tata tertibnya," kata Husain, melalui pesan singkat, Rabu (19/8/2015).

Ia menanggapi pernyataan Rizal yang menantang Kalla untuk berdebat terkait proyek listrik. Menurut Rizal, proyek ini perlu dievaluasi karena dinilainya tidak realistis. Husain menegaskan bahwa program pembangunan listrik 35.000 megawatt itu bukan semata-mata berdasarkan pemikiran Kalla. Program ini merupakan proyek resmi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang diresmikan Jokowi. (Baca: Anggota Wantimpres: Rizal Ramli Tidak Pantas Jadi Menteri)

"Itu sama saja Rizal memandang sebelah mata Presiden Jokowi. Padahal, program listrik adalah program populis andalan Pak Jokowi. Makanya, Rizal Ramli selaku menko di kabinet ini lebih baik khatam dulu visi misi Jokowi-JK, baru kerja. Jangan asal ngomong karena dia bukan pengamat lagi, melainkan sudah menko," sambung Husain.

Seharusnya, kata dia, Rizal mengerahkan akal pikirannya untuk ikut membantu pemerintah membuat gol proyek listrik yang tertuang dalam visi dan misi Jokowi-JK tersebut. Proyek pembangunan infrastruktur listrik 35.000 megawatt ini tidak perlu diperdebatkan karena Indonesia tengah mengalami krisis listrik. (Baca: "Menteri Beda Pendapat dan Gebrak Meja Boleh, asal dalam Sidang Kabinet")

Pembangunan infrastruktur listrik merupakan suatu kebutuhan mengingat kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki PLN saat ini hanya 45.000 megawatt. Wapres Kalla kerap menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan 7 persen setahun, diperlukan tambahan daya listrik 15 persen per tahun.

"Dengan demikian, setiap tahun Indonesia butuh tambahan daya 7.000 megawatt listrik. Dikalikan lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlahnya mencapai 35.000 megawatt," papar Husain.

Penambahan daya listrik ini, lanjut dia, bisa membawa dampak positif yang berlipat-lipat, khususnya terkait dengan perkembangan industri. Tanpa penambahan daya listrik, industri tidak bisa berjalan lebih cepat. Dengan demikian, serapan tenaga kerja dikhawatirkan akan rendah dan mengakibatkan lebih banyak pengangguran.

"Kita pun semakin tertinggal. Belum lagi kebutuhan listrik rumah tangga yang juga paling mendesak. Apa kita mau membiarkan semua kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir?" kata Husain.

Menurut dia, proyek listrik ini bukan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Saat ini, kata Husain, banyak bank yang siap mendukung pendanaan program tersebut. Permintaan untuk mengerjakan program listrik juga membeludak.

"Yang ditawarkan PLN 35.000 megawatt, tetapi yang berminat sangat besar, kalau ditotal mencapai 50.000 megawatt," kata dia.

Terkait pernyataan Rizal yang kritis terhadap proyek listrik 35.000 megawatt, Kalla meminta Rizal untuk memahami dulu persoalannya sebelum berbicara. Kalla bahkan menilai Rizal tidak menghormati Presiden jika mengecilkan program ini.

Wapres juga membantah jika proyek pembangkit listrik itu disebut sebagai proyek ambisius Kalla yang belum tercapai ketika ia menjabat sebagai Wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhdoyono.